Tanggapi UU Omnibuslaw, Wakil Rakyat Kota Palangka Raya harapkan tidak jadi polemik
Polemik UU Omnibuslaw, Noorkhalis Ridha, Anggota DPRD Kota Palangka Raya,dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengkomentari perihal UU tersebut.
Palangka Raya, bearita.com - Undang Undang Omnibuslaw disahkan tanggal 6 Oktober 2020 oleh DPR RI.Hal ini menjadi polemik bagi masyarakat.Banyak aksi aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law di beberapa wilayah di indonesia,termasuk juga dari kalangan mahasiswa di Kota palangka raya.
Hal ini ditanggapi oleh salah satu dari wakil rakyat kota Palangka raya, Noorkhalis Ridha. Sebagai anggota dari komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Ia mengkomentari tentang UU Omnibuslaw yang disahkan oleh DPR RI pada 6 Oktober 2020. Disampaikan saat setelah mengisi narasumber Forum Grup Diskusi dari Sapma Pemuda Pancasila Kota Palangka raya di Aula DPD KNPI Kalimantan Tengah Jum’at sore (30/10) bersama dengan kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Mesliani Tara dan Suprayitno perwakilan dari KNPI Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Noorkhalis Ridha mengungkapkan bahwa setiap anggota dewan memiliki ragam dan latar belakang yang berbeda. Ia mengatakan keterbatasan kewenangan sebagai Anggota Dewan karena kebijakan tersebut merupakan wewenang dari pusat.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Fraksi Partai Amanat Nasional berharap bahwa UU Omnibuslaw ini tidak menimbulkan polemik dan dapat diterima oleh semua pihak sehingga masyarakat juga merasa aman, damai dan tidak terlibat dalam hal-hal yang akan merugikan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
“Kegiatan diskusi seperti ini harus menjadi rutinitas dalam menjaga iklim demokrasi di Kota Palangka Raya Kalimantan tengah karena ruang dialektika harus kita buka supaya pemahaman terhadap mahkamah jalanan bergeser kedalam ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Agar disituasi pandemi Covid-19, seluruh elemen bangsa bisa bersatu dalam mengurangi pandemi covid-19” Pungkas Noorkhalis Ridha, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Kalteng.