PMII Kalsel Tegas Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Berencana Akan Aksi Serentak

Banjarmasin, Bearita.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan (Kalsel) tegas tolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang baru saja diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalsel, Khairul Umam, menegaskan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan merencanakan akan menggelar aksi serentak PMII se Kalsel.

Menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut tak pantas. Apalagi rakyat baru saja merasakan penderitaan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Bahkan menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya," kata Umam, Sabtu (3/9/2022).

Ia menegaskan, PKC PMII Kalsel sejalan dengan intruksi Pengurus Besar (PB) PMII dan konsolidasi akbar PMII Se Indonesia di Ciloto pada tangga 29 hingga 31 Agustus 2022 lalu.

"Yakni, menolak secara tegas kebijakan kenaikan itu, mendesak pemerintah untuk serius memberantas mafia BBM dan segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, serta mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," bebernya.

Diketahui, upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara, peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha dan menjaga stabilitas ekonomi serta ekspansi moneter.

"Di lain sisi, justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu, ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak," tegasnya.

"Kenaikan harga BBM berdampak buruk bagi masyarakat menengah bawah. Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia," tambahnya.

Menurutnya, menaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum, sebab akan merambat ke seluruh sektor, termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat. 

"Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lainnya," ungkapnya.

Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, seharusnya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. "Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara," tutupnya.