Lagi! Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan Mendapat Tugas Ekstra dari Presiden Jokowi

Yang terkini, kali ini Presiden Jokowi kembali menunjuk Menko Luhut sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jika dihitung, ini merupakan jabatan ke-6 yang diemban Menko Luhut.

Penugasan ini makin menegaskan ungkapan di masyarakat bahwa Menko Luhut sebagai menteri serba bisa, menteri serba super. Ya, karena tak terlepas dari penugasan-penugasan dan kepercayaan Presiden Jokowi kepada menteri yang satu ini.

Orang melihat, sejak awal Menko Luhut dekat dengan Presiden Jokowi, hal ini pulalah yang melekat di anggapan publik bahwa sosok tersebut menjadi orang yang sangat dipercaya.

Untuk selanjutnya, Menko Luhut de fakto merupakan menteri paling senior di Kabinet Indonesia Maju. Pengalaman di kabinet, tak ada menandingi dibanding menteri-menteri lainnyaa saat ini.

Ia menjadi menteri semenjak era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), kala itu ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, sebelumnya menjadi Dubes di Singapura.

Karena keseniorannya di dalam kabinet, membuatnya tentu menjadi sosok yang paling berpengalaman dalam mengelola negeri ini.

Dari poin itu, boleh jadi menumbuhkan kepercayaan Presiden Jokowi kepada Menko Luhut, ia berpengalaman baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Sisi lainnya, ia berlatar belakang militer, kebiasaan militer adalah tanggung jawab kuat, eksekusi cepat dan penuh perhitungan. Ini pula yang kiranya dimiliki Menko Luhut, dan cocok dengan selera Presiden.

Kalau dilihat dari komposisi kabinet sekarang, jelas benar Menko Luhut paling berpengalaman, dan sangat menguasai medan, jauh di banding menteri-menteri lainnya.

Bukan ingin mengatakan dia paling berkuasa, tapi nampaknya dominasi Menko Luhut sangat terasa di depan publik. Bisa dibaca, misalnya teriakan dari PDIP beberapa waktu yang mempertanyakan kondisi tersebut.

Bisa dibaca juga, semenjak Jenderal (Purn) Wiranto tidak berada di kabinet, maka keseimbangan di kabinet berkurang, dan Menko Luhut menjadi menonjol, apalagi menteri dari kalangan militer lainnya, yang lumayan senior, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, diresuffle.

Otomatis keseimbangan makin berkurang lagi, meski Prabowo Subianto masuk, dan semua kekuasaan tertinggi di Presiden.

Presiden memang membutuhkan sosok yang berani, dan bisa ambil tindakan tegas, eksekusi mantab. Menko Luhut dalam hal penanganan pendemi Covid-19, boleh dikata juga memiliki nilai positif.

Akan halnya, untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ini juga terkait dengan Menko Luhut. Artinya, lagi-lagi tak bisa disalahkan kalau Presiden menunjuk dia.

Namun, karena ini negara besar, dan sumber daya manusia di tingkat “tinggi” juga banyak yang mampu, rasanya sistem harus berjalan.

Pada intinya, keputusan Presiden menunjuk siapa pun orangnya, adalah hak prerogatif.

Namun, akan lebih bijak pula untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat berat, kabinet tidak tergantung kepada satu orang.

Ketergantungan jelas tidak menguntungkan. Di sisi lain, sumber daya lain, menteri-menteri lain karena sudah pilihan Presiden, tentunya juga punya kemampuan, tinggal keeprcayaan itu diperlukan dan diberi dukungan.

sumber: poskota