"Ngeyel" Mudik di Masa Pandemi Covid-19

Bearita.com - "Ngeyel". Kata itu sekarang kerap diucapkan oleh banyak pihak, untuk menuding orang-orang keras kepala, tidak mengindahkan protokol pemerintah. Para kepala daerah, baik Gubernur DKI maupun Gubernur Jawa Tengah, sudah berulangkali mengimbau agar warga Jabodetabek tidak pulang mudik ke kampung. Toh tetap banyak yang ngeyel, tetap mudik ke kampung. Tak urung, Jateng kebanjiran pemudik. Sudah lebih 60 ribu pemudik pulang ke Jateng (pada tahun 2020; Red.). Jumlah terbesar ada di Wonogiri. 

Di Desa memang warga tidak terlalu takut akan risiko ekonomi. Ketersediaan pangan dan tradisi komunal Desa selalu menyelamatkan orang dari kelaparan. Tetapi sekarang orang desa sangat resah khawatir akan bahaya virus corona karena kebanjiran pemudik. Saking resah, masyarakat desa punya protokol otonom, melakukan lockdown lokal, mengontrol pemudik, bahkan melarang tamu masuk kampung. Ada kampung yang ancam "smack down" kepada orang-orang ngeyel.

Siapa yang ngeyel? Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, yang kabur kanginan, atau yang bekerja di sektor informal. Mereka tidak berhubungan langsung-dekat dengan pemerintah. Meskipun mereka memanfaatkan pelayanan negara dan fasilitas publik, tetapi pendapatan ekonomi mereka sehari-sehari tidak berasal dari gaji, honor, proyek, dan upah dari pemerintah-negara. Sebagian dari mereka mungkin dapat bantuan sosial maupun premi BPJS. Namun bantuan hanya bertujuan menahan orang agar tidak tenggelam, tetapi juga tidak mengkat (mentas). Bahkan bantuan bisa "mematikan", ibarat seekor ikan yang mati di gendongan kera. 

Mengapa ngeyel? Pertama, sebagian karena alasan iman. Bagi yang punya alasan ini, hidup-mati adalah kehendak Tuhan, bukan karena virus corona. Di kampus, misalnya, kami meminta mahasiswa untuk tidak pulang kampung karena berisiko tinggi. Tetapi ada kisah, sejumlah mahasiswa asal Papua ngeyel tetap pengin pulang dengan alasan: "Jika kami mati, biarkan kami mati secara terhormat di Tanah Papua". 

Kedua, pemudik dari Jakarta dan sekitarnya lebih takut pada risiko ekonomi ketimbang risiko kesehatan. Pekerja ojek online di Jakarta, Ginanjar (berasal dari DIY), misalnya berujar: "Kami tidak butuh penundaan cicilan rumah atau cicilan motor. Kami butuh makan selama dua minggu ke depan". Bagi rakyat jelata, ngeyel -- meminjam frasa James Scott -- merupakan salah satu "senjata orang-orang kalah". Ngeyel berarti resistensi (melawan) terhadap pihak-pihak yang mengancam hidupnya, sekaligus sebagai cara untuk bertahan hidup. 

Lalu bagimana? Nasib pemudik sungguh tidak mujur. Tetap tinggal di ibukota sulit. Pulang ke kampung juga repot. Sakit, ketika mereka dihalau atau dihindari oleh sanak keluarga dan masyarakat di kampung halaman, seperti terkena sanksi sosial. 

Solusi bagi yang bersedia tidak mudik adalah membuat hubungan langsung-dekat antara pemerintah dengan mereka, terutama mengatasi risiko ekonomi. Gubernur Ganjar Pranowo berulangkali mengusulkan agar pemerintah segera menggelontorkan jaring pengaman sosial untuk menekan pemudik. Bahkan, kalau perlu, pakai cara gotong royong iuran antarpemerintah. Pemerintah pun sudah berujar soal ini.

Keputusan politik ini harus. Tapi tindakan konkret operasional harus lebih cepat, menembus rintangan regulasi dan birokrasi. Kalau sudah sampai pada titik ini, orang akan ribut-ribet soal data, siapa yang akan dapat bantuan, berapa jumlahnya, berapa lamanya, dan bagaimana cara membaginya. 

Data oh data. Teknokrat memburu data. Rakyat memberi data. Birokrat sembunyikan data. Politisi mengabaikan data. Maka pemerintah harus melampaui data. Kalau orang masih ribut soal data agar tampak sibuk bekerja, maka rakyat pemberi data akan keburu mudik ke kampung menghadapi  protokol "sanksi sosial" masyarakat lokal.(*)

Penulis: Dr. Sutoro Eko, STPMD-APMD Yogyakarta

Editor: Anom Surya Putra